Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Perencanaan pembangunan Ekonomi bangsa tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di bidang Ekonomi. Perencanaan di dalamnya berisikan beberapa cara atau juga agenda yang mungkin akan dijalankan. Ada banyak cara yang menjadi isi dari perencanaan nanti. Dan kita akan memberikan contoh beberapa saja yang termasuk dalam perencanaan pembangunan ekonomi Bangsa Indonesia.Dan mungkin nanti kita berikan sedikit tambahan materi

Dengan tujuan demi keberhasilan dari agenda tersebut yang mana awalnya sudah menetapkan dari tujuannya. Tujuannya diataranya :

1. Untuk tujuan pertumbuhan ekonomi bangsa.
2. Menciptakan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran bisa semakin berkurang seiring dengan besarnya lapangan pekerjaan.
3. Mengentas kemiskinan

PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA Untuk merencanakan pembangunan ekonomi Indonesia, ada baiknya kita mencermati beberapa dokumen yang selama ini dijadikan landasan/rujukan strategi dan kebijakannya. Dalam GBHN termuat tentang Pola Umun dan Pola Dasar Jangka Panjang, yang sasaran utamanya adalah “terciptanya landasan yang kuat bagi Bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila”. Sedangkan titik berat dalam rencana penbangunan jangka panjang tersebut adalah “pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri, serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat”.

Kalu kita mencermati tujuan dan sasaran pembangunan tersebut sebetulnya sangat abstrak, sehingga tidak mudah untuk menguji apakah sasaran tersebut sudah terpenuhi atau belum. Namun demikian dengan menggunakan berbagai indikator pembangunan ekonomi yang umum digunakan, terlihat adanya keberhasilan pembangunan yang signifikan dalam bidang ekonomi, misalnya: 

1. Laju pertumbuhan ekonomi selama PJP I rata-rata 6,8% per tahun. 

2. Penduduk miskin berkurang, dari 40,1% awal orde baru menjadi 13,73% tahun 1993. 

3. Komposisi Produk Domestik Bruto (PDB) sudah mengalami pergeseran dari dominasi pertanian ke dominasi industri. 

4. Kontribusi sektor pertanian menurun dari 49,3% (tahun 1969) menjadi hanya 18,5% (tahun 1993). 

5. Kontribusi sektor industri meningkat dari 9,26% menjadi 22,3% untuk kurun waktu yang sama. 

6. Perdagangan luar negeri meningkat pesat, ekspor meningkat 42 kali lipat dan impor meningkat 3 kali selama PJP I tersebut. 

Selain indikator tersebut, masih banyak indikator lain yang bisa dipakai sebagai gambaran yaitu; pengendalian inflasi, konsumsi energi, cadangan devisa, investasi dan lain-lain. Yang kesemuanya itu menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi yang baik. Namun demikian memang tidak semuanya berhasil seperti yang kita harapkan, karena masih ada beberapa kondisi yang kurang berhasil yaitu: Perencanaan dan Strategi 

1. Kesenjangan pendapatan antar masyarakat masih tinggi. 

2. Hutang luar negeri meningkat. 

3. Eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan sehingga merusak ekosistem 

4. Pemborosan anggaran dan korupsi yang tidak bisa dikendalikan, dan sebagainya. Berbagai penyakit ekonomi tersebut tidak bisa dihilangkan/dikendalikan, yang akhirnya memberi kontribusi pada runtuhnya kekuasaan orde baru (1998) dengan meninggalkan situasi ekonomi yang dilanda krisis, yang sampai sekarang masih belum sepenuhnya pulih. 

Dalam pemerintahan sekarang, sejalan dengan bergulirnya reformasi yang dilakukan, dokumen pembangunan pun berubah. Salah satu dokumen yang menjadi acuan dalam pembangunan jangka panjang adalah Undang-Undang No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang terlihatvdalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang dibuat untuk periode 20 tahun ini merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional. Dalam 20 tahun mendatang, Indonesia akan menghadapi persaingan dan ketidakpastian global yang makin meningkat, jumlah penduduk yang makin meningkat dan dinamika masyarakat yang makin beraneka ragam. Pada bagian lain dikemukakan dalam era globalisasi, informasi mempunyai nilai ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan daya saing suatu bangsa sehingga mutlak diperlukan suatu kemampuan bangsa dalam menghadapi persaingan global yang makin ketat. Sedangkan arah pembangunan jangka panjang (2005-2025) Indonesia, sesuai dengan Visi dan Misi Pembangunan Nasional tahun 2005 –2025. Visinya adalah : “Indonesia yang maju dan mandiri, adil dan demokratis, serta aman dan bersatu, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia” Sedangkan Misinya adalah : 1. Mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri. 2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. Visi dan Misi ini memang sejalan dengan tujuan pembangunan sebagaimana tersurat dalam pembukaan UUD 1945. Dengan berlandaskan Visi dan Misi tersebut, maka disusun sasaran pokok pembangunan jangka panjang adalah sebagai berikut: 1. Terbangunya struktur perekonomian yang kokoh dimana pertanian (dalam arti luas) dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk-produk secara efisien dan modern, industri manufaktur yang berdaya saing global menjadi motor penggerak perekonomian, dan jasa menjadi perekat ketahanan ekonomi. 2. Pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitas US $ 6.000, dengan tingkat pemerataan yang relatif baik dan jumlah penduduk miskin tidak lebih besar dari 5 persen 22 Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 8, No. 1, April 2008 : 16 – 24 3. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga. Jika kita melihat visi dan misi pembangunan di atas, maka tidak ada yang perlu dipertanyakan sepanjang visi-misi tersebut betul-betul menjadi acuan kebijakan dan aksi untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Yang menjadi permasalahan adalah untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut ada prakondisi yang harus dicapai lebih dulu, yaitu adanya pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik (clean government and good governance). Sepanjang prakondisi tersebut belum disiapkan, akan sangat sulit bagi bangsa ini untuk mewujudkan cita-cita luhur pembangunan tersebut. Dan sayangnya lagi di Indonesia, jika dilihat dari berbagai indikator yang ada, hal tersebut masih jauh dari harapan. Masalah pemerintahan yang bersih yang menjadi salah satu tema gerakan reformasi, ternyata masih dalam angan-angan. Berbagai bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan meluas dalam birokrasi, legislatif, maupun dalam kekuasaan yudikatif. Riset-riset internasional menunjukkan tingkat korupsi di Indonesia masuk dalam jajaran atas, baik level Asia maupun dunia. Saat ini praktik-praktik korupsi masih terus berlanjut, praktik tersebut terjadi dari tingkat pemerintah pusat hingga daerah-daerah, BUMN-BUMN, DPR dan DPRD, Badan-Badan Yudikatif serta lembaga-lembaga non departemen yang dibentuk oleh pemerintah. Bahkan ada sinyalemen terjadinya korupsi pada lembaga yang diberi mandat untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penggunaan keuangan negara. Hanya saja tidak mudah membawa kasus tersebut sampai ke lembaga peradilan karena sulitnya mencari bukti kaus tersebut, di samping adanya “permainan” di lembaga peradilan itu sendiri. Akibatnya masyarakat juga ragu-ragu untuk memunculkan kasus korupsi yang diketahuinya karena khawatir justru menjadi bumerang bagi dirinya. Sinyalemen korupsi di bidang perpajakan, misalnya sudah diketahui secara luas, namun ketika ada yang meraba-raba dengan menunjukkan estimasi angkaangka korupsi di sektor tersebut, ia harus berhadapan dengan somasi dari Dirjen Pajak sehingga harus meminta maaf secara terbuka karena tidak mempunyai data konkrit tentang manipulasi dana pajak tersebut. Jika kondisi seperti ini terus berlanjut, maka sulit bagi kita untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Saat ini terdapat kesan yang cukup kuat bahwa puncak pemerintahan mempunyai “political will”, untuk memberantas korupsi. Namun demikian langkah untuk itu ternyata tidak mudah. Jejaring korupsi yang sudah merasuk di setiap lini birokrasi, legislatif dan yudikatif dan juga BUMN-BUMN membuat upaya itu berhadapan dengan resistensi yang menumpulkan kebijakan-kebijakan anti korupsi tersebut. Tali-temali korupsi yang melibatkan antara oknum berbagai institusi (sehingga dilukiskan oleh seorang ustadz sebagai “korupsi berjamaah”) juga Perencanaan dan Strategi Pembangunan di Indonesia (Edi Wibowo) 23 menyulitkan pemberantasanya, karena adanya keinginan melindungi korp atau karena bisa mengancam stabilitas pemerintahan. Pemeriksaan kasus Korupsi di KPU misalnya, disinyalir terkait dengan oknum-oknumdi DPR, BPK, Ditjen Anggaran Departemen Keuangan, Rekananrekanan bisnisnya dan mungkin akan memunculkan oknum dari institusi lainnya. Sasaran pokok dalam arah pembangunan jangka panjang, yang menjadi catatan pokok yang harus diperhatikan adalah masih konservatifnya pemerintah dalam menetapkan target jumlah penduduk miskin di tanah air dan menyatakan “jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen” merupakan target yang menyiratkan masih belum adanya kesungguhan dan keberanian untuk menghapuskan atau paling tidak meminimumkan kemiskinan absolut di tanah air. Berkaitan dengan struktur perekonomian yang kokoh, seharusnya lebih ditekankan lagi tentang sasaran untuk mengembangkan ekonomi rakyat yaitu melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi dalam aktivitas perekonomian nasional. Ekonomi (sebagian besar) rakyat Indonesia sejauh ini masih memberikan kontribusi relatif kecil dalam output nasional, deminkian pula pangsa pasar yang dikuasainya. Namun demikian dari sisi jumlah pelakunya atau unit usaha serta penyerapan tenaga kerjanya, ternyata sangat dominan dibanding ekonomi usaha besar dan konglomerat. Peran penting lain dari ekonomi rakyat adalah dalam penyerapan tenaga kerja. Masalah kekurangan kapital (investasi) yang dihadapi Indonesia, bisa dipecahkan dengan pola investasi yang padat tenaga kerja, karena bisa menciptakan lebih banyak unit usaha dan juga kesempatan kerja., sehingga bisa memecahkan masalah pengangguran.  

DAFTAR PUSTAKA :

Lincolin Arsyad. 1997. Ekonomi Pembangunan. Bagian Penerbitan STIE YKPN. Yogyakarta. Mubyarto. 2005. Visi Indonesia 2028. Satu Abad Sumpah Pemuda. Aditya Media Yogyakarta (Bekerjasama dengan Pusat Studi Ekonomi Pancasila/PUSTEP UGM). Yogyakarta. Djojonegoro, Wardiman. 1995. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia untuk Pembangunan. Depdikbud. Jakarta. 

Share :